Padang Pariaman (Humas)- Kakanwil Kemenag Sumbar H Helmi beserta jajaran menghadiri pertemuan kunjungan kerja Komisi DPR RI yang dipimpin H Marwan Dasopang dan belasan anggota Komisi VIII DPR RI di aula Utama Embarkasi Haji Sumbar di Padang Pariaman Rabu, (04/10).
Sebelumnya Kakanwil Helmi bersama rombongan menjemput Komisi VIII DPR RI di VIP Room Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman.
Selanjutnya rombongan komisi VIII DPR RI disambut Gubernur Sumbar diwakili Kadis H Sosial Provinsi Sumbar Ari Yuswandi bersama Kakanwil dan rombongan dengan tari pasambahan dan siriah carano.
Kunker ini dalam rangka mendengarkan dan menyerap aspirasi dari mitra kerja komisi VIII DPR RI yaitu Kemenag, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Penanggulangan Bencana serta Lembaga terkait lainnya.
Mewakili Gubernur, dalam sambutannya Kadis Sosial Provinsi Sumbar Ari Yuswandi mengatakan ungkapan terimakasih atas kedatangan kunker reses Komisi VIII DPR RI di Sumbar.
Pihaknya mengaku Pemrov bersama dengan instansi vertikal lainnya di Sumbar terus berupaya bersinergi untuk mewujudkan visi pembangunan Sumatera Barat, “Terwujudnya Sumatera Barat Madani, yang unggul dan Berkelanjutan.
Salah satu program yang digulirkan bersama Kemenag diantaranya adalah bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga.
“Kita meyakini bahwa keluarga menjadi pilar utama untuk suksesnya pembangunan. Jika keluarga tidak terkelola dengan baik, tentu pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik.”Katanya.
Termasuk juga dalam bidang pendidikan, Pemprov Sumbar mengaku mendapat dukungan penuh dari Kemenag pada kegiatan pesantren ramadan bagi siswa/siswi pelajar se-Sumbar. Mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA.
“Alhamdulillah terus bergulir, bahkan setiap waktu ada kegiatan wirid remaja yang juga didukung Kemenag.,” ungkapnya.
Begitu pula dalam pengolahan zakat, Provinsi Sumbar terus bersinergi dalam rangka upaya menyukseskan program pemerintah, sebutnya. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 mendatang kemiskinan ekstrim itu nol.
“Di Sumbar saat ini ada daerah yang angka kemiskinannya nol, yaitu Padang Panjang. Semoga Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Sumbar bisa mewujudkan target kemiskinan nol di Sumbar di tahun 2024,” ungkapnya.
Sementara untuk badan wakaf, juga tak sedikit bantuan yang telah digelontorkan pemerintah.
“Kita menggandeng sejumlah pihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sumbar,” tuturnya.
Sejumlah kunjungan yang akan dilakukan Komisi VIII DPR RI ini harapan besarnya akan memberikan jalan dan peluang bagi Sumbar dalam pembangunan agama dan pendidikan keagamaan.
Disisi lain, pihaknya tak menampik masih banyak PR yang perlu terus dituntaskan Sumatera Barat. Baik itu dalam bidang sosial, pencegahan bencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam pengantarnya Pimpinan Kunjungan Kerja DPR RI Komisi VIII Marwan Dasopang menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat penting guna meningkatkan tali silaturrahmi dan komunikasi antara masyarakat serta Pemerintah Daerah dengan Legislatif, dalam hal ini Komisi VIII DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan pula oleh Wakil Ketua Komisi VIII ini beberapa informasi fungsi dan tugas Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kemenag dan instansi terkait lainnya.
“Kami akan menerima laporan, memantau dan mengamati apa yang menjadi kebutuhannya.fungsi fungsi legislatif akan dijalankan dengan baik, itulah mengapa kami butuh aspirasi, masukan dari para stakeholder di Kemenag dan masyarakat Sumbar umumnya,” ungkap Marwan Dasopang.
Marwan Dasopang menyebut ada sejumlah persoalan yang perlu dijawab khususnya bagi masyarakat Sumbar saat ini, khususnya untuk ketahanan keluarga, zakat, ponpes atau pun tentang penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami mendapat berita dan surat ada sejumlah hal yang harus diperhatikan secara serius untuk ketahanan keluarga,” ungkapnya.
Ia mengaku dari Komisi VIII sudah memiliki kajian akademik untuk membuat formula undang -undang tentang ketahanan keluarga.
“Namun saat ini Komisi VIII tengah mengkaji dan menjaga secara serius tentang undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Mudah-mudahan dalam periode ini selesai,” terang Marwan.
Kementerian sosial menangani 10 juta keluarga dalam rangkaian program keluarga harapan. Sedikitnya ada 18 juta keluarga mendapat bantuan bantuan paket sembako.
“Tentu dari bagian itu, ada di Sumatera Barat. Kami ingin angka 10 juta ini bisa diselesaikan. Saya yakin 10 juta ini bisa dioptimalkan untuk menghemat anggaran bantuan dana sosial. Itu tekad komisi VIII,” katanya.
Disisi lain ia menyinggung tentang terbitnya UU nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren merupakan cikal bakal langkah maju bagi peradaban pesantrem.
Selama ini, sambungnya Pesantren didalam UU dinilai sebagai lembaga pendidikan non formal yang belum diakui legalitas ijazahnya, kecuali melakukan muaddalah (persamaan).
Hal itu menurutnya adalah sebuah pengingkaran sejarah, karena jauh sebelum ada Indonesia merdeka, bahkan tahun 1500 pesantren dan madrasah sudah ada di nusantara ini.
“Maka kehadiran Undang undang tersebut, bukti bagian dari pengakuan sejarah dan kita ingin mencetak kembali kecerdasan di bumi Indonesia lewat pendidikan pesantren. Jadi saya mengapresiasi upaya sinergi Pemprov Sumbar bersama Kemenag dalam program pesantren ramadan yang disebut Gubernur. Itu merupakan pengakuan,” kata legislator dapil Sumut II tersebut.
Kedepan, pihaknya ingin pesantren ini menjadi sebuah Ditjen khusus di Kemenag.
“Kami telah mengusulkan hal itu, dan sampai saat ini pemerintah masih dalam tahap mengkhawatirkan alokasi anggaran yang akan dikucurkan untuk satu pendidikan pesantren karena dinilai butuh anggaran yang sangat besar.” Sebutnya.
Ia mengaku Komisi VIII DPR RI kedepan menargetkan ada sebuah legitimasi yang terbit sehingga melahirkan pengakuan terhadap kesetaraan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya.
Menurutnya ketika pemerintah tidak bisa hadir sepenuhnya dalam setiap bagian pendidikan itu sendiri, sepatutnya lebih memprioritaskan bantuan kepada pesantren. Mengingat pesantren lahir dari peran serta masyarakat dengan kata lain swadaya dan inisiatif yang bermula dari masyarakat.
“Pemerintah sebenarnya tinggal menompang peran yang telah dilakukan masyarakat. Inilah yang akan kami kejar dimasa mendatang,” katanya.
Pihaknya juga menginginkan guru guru pesantren mendapat insentif 1,2 juta setiap bulannya.
Disamping itu, Marwan membahas tentang Potensi zakat Islam di Indonesia. Sedikitnya terhitung 200 hingga 400 triliun potensi zakat Islam di Indonesia.
“Uang haji baru 100 trilliun, sementara potensi zakat umat Islam 200 trilliun. Mungkin diatas itupun bisa diperoleh, karena setiap tahun dikeluarkan.” Jelasnya.
Terakhir ia berharap kehadiran kunker reses masa persidangan 2023-2024 ini, dapat menampung aspirasi, atau pun menjawab kebutuhan masyarakat Sumatera Barat dalam mewujudkan visi Sumatera Barat Madani, Yang unggul dan Berkelanjutan kedepannya.
Turut hadir, jajaran direktur Kemenag RI, Ditjen Pemberdayaan Sosial, KPPPA RI, BPKH, BNPB, BPJPH, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI dan BAZNAS, Kabag TU Kanwil Kemenag Sumbar, Kepala UPT Asrama Haji, Jajaran Kabid, Pembimas dan Kakankemenag Sumbar.(vera)
